Medan|Radar Hukum (29/6) – Sekretaris Wilayah Pemuda Muslimin Sumatera Utara, Chaerul Umam Sinaga, S.Sos., meminta pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI 2026 di Kota Medan menjadi bahan evaluasi menyeluruh Serta Menolak. Menurutnya, kegiatan berskala nasional tersebut perlu dikaji dari sisi manfaat dan efektivitas penggunaan anggaran, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
Chaerul Umam menyampaikan pernyataan itu pada Senin (29/6/2026) di Hotel Santika Dyandra Medan sebagai tanggapan atas pelaksanaan Rakernas APEKSI yang berlangsung di ibu kota Sumatera Utara.
Menurutnya, pemerintah di semua tingkatan saat ini seharusnya lebih mengedepankan kebijakan yang berpihak langsung kepada kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
“Rakernas APEKSI penting untuk dievaluasi. Di saat kondisi ekonomi masyarakat seperti sekarang, penggunaan anggaran yang cukup besar untuk kegiatan yang lebih bersifat seremonial perlu dipertimbangkan kembali. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Chaerul Umam Sinaga.
Ia menegaskan bahwa forum antarpemerintah daerah tetap memiliki nilai strategis apabila menghasilkan kebijakan konkret yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Namun, menurutnya, kegiatan tersebut tidak boleh berhenti pada agenda seremonial semata.
“Jika memang menghasilkan rekomendasi yang mampu meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah, tentu patut didukung. Tetapi pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran,” katanya.
Chaerul juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjadikan momentum efisiensi anggaran sebagai landasan dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pemerintahan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terjaga.
Ia berharap evaluasi terhadap pelaksanaan Rakernas APEKSI dapat menjadi masukan bagi penyelenggaraan kegiatan serupa di masa mendatang agar lebih sederhana, hemat anggaran, dan menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. (Red)
